PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

• Main Author: DODI CAHYO KARTIKO, 049213897
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 1998
• Subjects: HJ4113-4601 Property tax
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/58948/1/kk%20C%203.99%20kar%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/58948/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Indonesia sebagai negarn berkcmbang. tcrus mcmbangun di scgala bidang. Untuk mcndukung pemhangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Di tahun 1970-an kctika penerimaan dari sektor migas sangat besnr mengaklbatkan Jumlah dcvisa meningkat tajam. Namun pada tahun 1982 harga mlnyak mulai merosot yang mengakibatkan pcourunan produksi. scbingga hal ini mcnyebabkan pcncrimaan negara terganggu. Agar pcmbangunan dapat tcrus berjalan dengan baik, maka sebagaimnna diamanatkan dalam GBHN babwa dana yang dlperlukan untuk pemblayaan pembangunan utamanya perlu digali dari Dalam Negeri. Upaya peningkatan pajak dalam era pcmbangunan sangat stratcgis, balk dltinjau dari segi pcrtimbangnn kemandirian maupun pertimbanguQ ekono~is. Usaha yang dilakukan pC!llerintah untuk menlngkatkan pencrimaao darl scktor pajak dilakukan dcngan mengadakan reformasi pcrpaJakan tahul1 1983. Dengan undang-undang perpajakan yang buru tersebut diharapkan sistem pcrpajakan di Indonesia lcbih cfckti[. eflsicn dan sederbana. Dcwasa ini peranan pajak sangat pcnting dalam perobiayaan pcmbangunan karenn pajak mcrupakan Pcneriroaan Dalrun Negcri yang tertinggi didalam Anggaran Peodnpntan dan Bclanja Ncgara (APBN). Sedan~kan didalam Anggaran Pendapatan dan Bclnnja Dacrah (APBD) , Pajak Bum! dan Banguuan (PBS) merupakan sektor pajak yang terbesar dibandlngkan sektor pajak yang lain, dan bal ini menunjukkan be tapa besarnya peraona Pajak Buml dan Bangunandldalam pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintab Daerah Tingkat II NganJuk terua berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak utamanya Pajak Bum! dan Bangunan yang meski terbesar penerimnnnnyadibandingkan scktor pajak lainnya, namun belum tergalisepenuhnya sesuai dengan potens! yang ada. Keadaan tersebut disebabkan roasib bar~aknya kcndala yang dihadapi sehingga pencrimaannya masih belum seauai dengan yang diharapkan. Upaya untuk mengatasi kendnln-kendala tcrsebut banyak dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pcnerimaan PUD sehingga m~pu bcrperan lebih besar dalam pemhlayaan pcmban~unan dacrah.