LEGAL STANDING PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BUMN PERUM PASCA TERBENTUK OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepailitan terhadap BUMN tidak dapat diperlakukan sama seperti perusahaan pada umumnya karena dipengaruhi modalnya yang berasal dari negara. UU Kepailitan memberikan perlakuan berbeda terutama terkait pihak yang mengajukan permohonan pailit. Terhadap BUMN Perum berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (5)...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: HANIFAH AYU NANDASARI, 031311133236
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/59253/2/FH.%2098-17%20Nan%20l%20abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/59253/1/FH.%2098-17%20Nan%20l.pdf
http://repository.unair.ac.id/59253/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian

Similar Items