PEMBELIAN OBJEK AGUNAN OLEH BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN
Pada asasnya pengaturan Hukum Tanah di Indonesia menganut asas kebangsaan, artinya hanya orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah, tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perba...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English English |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/60220/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/60220/2/Tesis%20Rahcel.pdf http://repository.unair.ac.id/60220/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English English |
| Summary: | Pada asasnya pengaturan Hukum Tanah di Indonesia menganut
asas kebangsaan, artinya hanya orang pribadi yang
berkewarganegaraan Indonesia yang dapat menjadi subjek hak milik
atas tanah, tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dalam Pasal 12A dibuka kemungkinan bagi Bank dalam hal
tertentu untuk membeli objek agunan.
Dalam tesis ini penulis akan memfokuskan pelaksanaan
pengambilalihan objek agunan yang ekseskusinya gagal melalui lelang
yang dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
Pengambilalihan objek agunan tersebut dilaksanakan oleh Bank untuk
kepentingan pihak lain yang akan ditunjuk di kemudian paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, karena tujuan utama
pengambilalihan tersebut adalah untuk mempercepat penyelesaian
kewajiban nasabah debiturnya bukan untuk memiliki, sehingga dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun objek agunan tersebut harus sudah
dialihkan ke pihak lain.
Tujuan utama dalam penyusunan tesis ini adalah untuk
mengetahui karakteristik dari surat pernyataan terkait pembelian objek
agunan oleh Bank, serta mengkaji akibat hukum bagi Bank bilamana
dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan
tidak ditemukan pembeli yang baru. |
|---|