KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERLAKU LAMA OLEH MAHKAMAH AGUNG

• Main Author: SILVANO LAURENSIUS RAGA LEGU, S.H., 031524153026
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/61680/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/61680/2/TESIS-SILVANO%20LAURENSIUS%20RAGA%20LEGU%2C%20S.H..pdf; http://repository.unair.ac.id/61680/
• Institution: Universitas Airlangga

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut kewenangan mutlak berada ditangan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peraturan daerah yang merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan tersebut dapat saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menimbulkan kerugian hak bagi masyarakat. Oleh karena itu juga harus ada kepastian hukum terhadap peraturan daerah yang berlaku lama sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 : serta menganalisis masa berlaku peraturan daerah yang diuji oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian dari kedua isu hukum tersebut antara lain ; ratio decindi dari putusan Mahkamah Konstitusi yakni peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan, pembatalan peraturan daerah oleh Pemerintah serta Mahkamah Agung sebagai penyeimbang dari kekuasaan pemerintah serta akibat konkret dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah keadilan bagi masyarakat kecil sulit dicapai serta pemerintah sulit menyesuaikan politik hukum nasional dengan peraturan daerah. Terkait masa berlaku peraturan daerah yang diuji oleh Mahkamah Agung adalah kewenangan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai lagi dengan politik hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pemerintah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan daerah sebab kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah telah dicabut sehingga daerah tetap diawasi oleh pemerintah.