PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT RETROAKTIF DAN AKIBAT HUKUMNYA

• Main Author: ZAKA FIRMA ADITYA, S.H., 031514153078
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/61687/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/61687/2/TESIS_ZAKA%20FIRMA%20ADITYA%20SH_NIM%20031514153078.pdf; http://repository.unair.ac.id/61687/
• Institution: Universitas Airlangga

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan pada sidang pleno. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas presumption of constitutionally dalam Pasal 58 UU MK mengenai keberlakuan undang-undang sampai adanya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan Pasal 58 UU MK ini mengindikasikan bahwa putusan MK berlaku kedepan atau prospektif. Namun, dalam Putusan judicial review MK Nomor 110-111-112-113/PUUVII/ 2009, MK justru memberlakukan putusan tersebut ke belakang (retroaktif). MK beralasan bahwa jika putusan tersebut diberlakukan secara prospektif maka akan gagal mencapai perlindungan konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis ratio decidendi dari putusan judicial review MK yang berlaku surut (retroaktif) dan menganalisis akibat hukum dari putusan judicial review MK yang berlaku surut (retroaktif). Hasil penelitian ini adalah ratio decidendi dari putusan judicial review MK yang berlaku surut (retroaktif) karena alasan perlindungan hak asasi manusia, untuk mengharmonisasikan undangundang agar selaras dengan konstitusi, untuk menjaga ketertiban hukum, untuk mewujudkan keadilan yang substantif serta merupakan diskresi hakim konstitusi. Sedangkan akibat hukum dari putusan judicial review MK yang berlaku surut (retroaktif) berakibat pada batalnya semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlandaskan pada ketentuan yang dibatalkan tersebut. Oleh sebab itu, putusan MK yang diberlakukan secara surut dapat menciptakan disharmonisasi dalam tata peraturan perundang-undangan.