IMPLEMENTASI ASAS NASIONAL AKTIF PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat kami simpulkan apabila hadirnya UU NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin menambah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang semakin lengkap. Dan dengan hadirnya UU No.11 tahun 2008 tersebut dapat menjerat p...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English English |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/61715/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/61715/2/yan%20cover001.pdf http://repository.unair.ac.id/61715/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English English |
| Summary: | Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat kami simpulkan
apabila hadirnya UU NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik semakin menambah peraturan perundang-undangan di luar
KUHP yang semakin lengkap.
Dan dengan hadirnya UU No.11 tahun 2008 tersebut dapat menjerat
pelaku tindak pidana perjudian dengan lebih spesifik dan penjeraan yang
lebih berat
2. a. Bahwa plaksanaan penegakan hokum tindak pidana perjudian secara
online menggunakan internet di Indonesia pada dasarny sama denga
penegakan hokum untuk tindak pidana lainny, namun dengan adanya
tingkat perbuatan yang lebih canggih dengan menggunakan sarana
teknlogi digital maka perlu adanya kecermatan dan ketelitian dalam
pelaksanaan penegakannya.
b. Bahwa penegakan hukum yang berhubungan dengan Negara lain sangat
berkaitan dengan Refleksi Kedaulatan dam arti Yuridiksi, yang di bagi
menjadi 3 yaitu Yuridiksi Legislatif (Legislatif Juridiction), Yuridiksi
Eksekutif Executive Juridiction) dan Yuridiksi Yudisial (Judicial
Juridiction) |
|---|