PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB merupakan pajak daerah dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Yang dari penerima...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
English
Published: 2017
Subjects:
K Law
Online Access:http://repository.unair.ac.id/62515/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/62515/2/TESIS%20RR%20HESTI.pdf
http://repository.unair.ac.id/62515/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
English
id id-langga.62515
record_format dspace
spelling id-langga.625152017-10-03T22:11:33Z http://repository.unair.ac.id/62515/ PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038 K Law Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB merupakan pajak daerah dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Yang dari penerimaan tersebut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai keperluan dan penyelenggaraan pemerintah daerahnya sendiri, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sejak BPHTB menjadi pajak daerah, berbagai permasalahan muncul, karena penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini. 2017-10-04 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/62515/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/62515/2/TESIS%20RR%20HESTI.pdf Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). Thesis thesis, Universitas Airlangga.
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language English
English
topic K Law
spellingShingle K Law
Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038
PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
description Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB merupakan pajak daerah dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Yang dari penerimaan tersebut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai keperluan dan penyelenggaraan pemerintah daerahnya sendiri, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sejak BPHTB menjadi pajak daerah, berbagai permasalahan muncul, karena penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038
author_facet Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038
author_sort Rr. HESTI ROBIANAWATI, S.H., 031514253038
title PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
title_short PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
title_full PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
title_fullStr PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
title_full_unstemmed PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
title_sort perlindungan hukum wajib pajak atas penentuan nilai perolehan objek pajak sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)
publishDate 2017
url http://repository.unair.ac.id/62515/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/62515/2/TESIS%20RR%20HESTI.pdf
http://repository.unair.ac.id/62515/
_version_ 1681148463517007872

Similar Items