PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT HAK KEPEMILIKAN

• Main Author: ATHALIA SAPUTRA, 031524253036
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/62706/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/62706/2/TESIS%20PERPUS.pdf; http://repository.unair.ac.id/62706/
• Institution: Universitas Airlangga

Perjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara untuk para pembeli satuan rumah susun hingga bertahun-tahun. Sedangkan Perjanjian pengikatan jual beli bersifat baku karena dibuat oleh pengembang. Karena masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Namun hal tersebut menjadi mengkhawatirkan apabila secara tiba-tiba terjadi permasalahan pada pengembang. Hal tersebut dapat membahayakan bagi pihak pembeli karena bukti kepemilikan hak hanya dibuktikan dengan adanya sertifikat dan wajib dibuat Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akan tetapi, Indonesia mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli dimana pembeli dapat mengajukan upaya hukum melalui sarana peradilan hukum yang ada di Indonesia. Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen serta rumah susun menjadi titik bantu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pembeli yang terkena sengeketa terkait masalah perjanjian jual beli dalam rumah susun, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.