PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG MEMANFAATKAN RUANG WILAYAH BAWAH TANAH

• Main Author: MARIANUS MARIO RINDING, 031324253069
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/62814/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/62814/2/TESIS%20FIX.pdf; http://repository.unair.ac.id/62814/
• Institution: Universitas Airlangga

Didalam UUPA terdapat asas pemisahan hak penguasaan atas tanah. Asas tersebut dikenal dengan asas pemisahan horizontal.1 Dalam asas ini, pengertian tanah hanya meliputi permukaan tanah atau permukaan bumi saja sehingga apa yang melekat atau berdiri di atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya secara hukum bukanlah satu kesatuan dari tanah tersebut melainkan bentuk-bentuk yang terpisah.2 Itu berarti dalam hal peanfaatan tanah yang berada dibawah permukaan bumi menjadi kewenangan Pemerintah baik pusat, propinsi maupun daerah. Apabila merujuk pada asas horisontal maka pemerintah baik itu Pusat, Propinsi maupun Daerah tidak berkewajiban melakukan pembebasan lahan terhadap Ruang Wilayah Bawah Tanah (RWBT) milik privat yang dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum dalam hal ini rel kereta jakarta cepat. Akan tetapi UUPA sendiri belum menetapkan batas-batas tertantu dalam pemanfaatan ruang bawah tanah itu sendiri sehingga hal ini belum memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah sejauh mana hak yang ia miliki terhadap RWBT tersebut. Rumusan dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA hanya memberikan hak pemanfaatan RWBT sepanjang pemanfaatanya itu berhubungan langsung dengan bangunan yang ada diatasnya, lalu bagaimanakah hak pemilik tanah serta RWBT yang ia kuasai jika tidak diberikan ganti kerugian. Oleh karena itu sangat tepat jika RWBT harus dijadikan objek hak atas tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah serta memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan pemerintah