PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

• Main Author: MUTIARA DWI RACHMAWATI, 031311133022
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: K1701-1841 Labor law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/64352/1/FH.193.17%20.%20Rac.p%20-%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/64352/2/FH.193.17%20.%20Rac.p%20-%20SEC.pdf; http://repository.unair.ac.id/64352/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tindak pidana perdagangan orang sudah dikenal sejak lama yang dimana pelaku dari tindak pidana perdagangan orang adalah perseorangan atau melibatkan suatu kelompok tertentu. Tujuan dari tindak pidana perdagangan orang yaitu mengeksploitasi korban secara fisik maupun seksual untuk kepentingan pelaku tersebut. Modus operandi yang sering dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat beragam melalui rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa, kerja di bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Korban perdagangan orang bukan hanya berasal dari orang dewasa saja tetapi juga anak-anak yang di eksploitasi secara fisik maupun seksualnya. Pelaku tindak pidana orang bukan hanya dilakukan oleh persoon atau perseorangan saja tetapi juga korporasi. Korporasi tersebut biasa disebut dengan Penempatan dan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang berwenang untuk mengirimkan calon Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum calon Tenaga Kerja Indonesia diberangkatkan maka ada tahap-tahap yang harus dijalani oleh calon tersebut. Dalam tahap tersebut, sering terjadinya kasus korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang pada akhirnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.