HARMONISASI PENGATURAN KARTEL LINTAS BATAS NEGARA DI ASEAN DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

• Main Author: IRENA SASTY AUDILA, 031311133235
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: K(520)-5582 Comparative law. International uniform law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/64368/1/FH.206.17%20.%20Aud.h%20-%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/64368/2/FH.206.17%20.%20Aud.h%20-%20SEC.pdf; http://repository.unair.ac.id/64368/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi antar pemerintah yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN dalam hasil KTT ke-9 yang diselenggarakan pada tahun 2003, bersepakat untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC) sebagai entitas ekonomi terpadu, yang akan terlaksana di tahun 2015. AEC akan mengubah ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, yang berfokus pada sektor perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal. Praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi ini, dimana sekelompok pelaku usaha yang berasal dari dua negara atau lebih dapat melakukan kontrol terhadap harga dan kuantitas barang atau jasa. ASEAN pada saat ini belum memiliki hukum yang mengikat mengenai kartel lintas batas negara. Masing-masing negara anggota ASEAN memiliki hukum persaingan usahanya tersendiri. Pada saat praktek kartel lintas batas negara di ASEAN terjadi, dibutuhkan adanya harmonisasi pengaturan kartel lintas batas negara yang efektif, untuk mengawasi kegiatan anti persaingan di wilayah ASEAN.