ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TUAN X
Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya, memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, p...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/66040/1/ABSTRAK_FV.P.78%2017%20Rat%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/66040/2/FULLTEXT_FV.P.78%2017%20Rat%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/66040/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Summary: | Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah:
1. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya, memanfaatkan
fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas
keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat
pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
sehingga pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sejumlah Rp.
204.738.250 |
---|