ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TUAN X

Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya, memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, p...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: BUDI YUSTIKA RATNA, 151410713067
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/66040/1/ABSTRAK_FV.P.78%2017%20Rat%20a.pdf
http://repository.unair.ac.id/66040/2/FULLTEXT_FV.P.78%2017%20Rat%20a.pdf
http://repository.unair.ac.id/66040/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
Description
Summary:Sesuai dengan Hasil Praktik Kerja Lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1. Tuan X melaporkan seluruh harta dan penghasilannya, memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sehingga pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sejumlah Rp. 204.738.250