PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI TJIPTONO DAN REKAN)
Berdasarkan uraian tentang perencanaan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan yang berkesinambungan dengan opsi pemilihan antara menerapkan atau tidak menerapkan PMK Nomor 83/PMK.03/2012, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Atas semua biaya jasa tenaga kerja yang dibayarkan melalui pe...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/66065/2/ABSTRAK_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/66065/3/FULLTEXT_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/66065/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.66065 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.660652017-11-07T20:02:49Z http://repository.unair.ac.id/66065/ PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI TJIPTONO DAN REKAN) NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 HF5549-5549.5 Personnel management. Employment HJ4629-4830 Income tax Berdasarkan uraian tentang perencanaan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan yang berkesinambungan dengan opsi pemilihan antara menerapkan atau tidak menerapkan PMK Nomor 83/PMK.03/2012, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Atas semua biaya jasa tenaga kerja yang dibayarkan melalui penyedia tenaga kerja ataupun dibayarkan sendiri oleh perusahaan akan lebih menguntungkan apabila dibayarkan sendiri oleh perusahaan karena sumber biaya sebenarnya tetap dari perusahaan sendiri. 2. Dengan memasukkan tenaga kerja ke dalam struktur kepegawaian dapat menambah kesesuaian dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012. 3. Peran penyedia jasa juga harus jelas yakni semata-mata hanya menyerahkan tenaga kerja serta tidak ikut bertanggung jawab lagi atas hasil kerja tenaga kerja. 4. Berdasarkan perhitungan penghematan pajak, apabila perusahaan menerapakan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 maka PT. X tidak perlu dipungut PPN, sehingga PT. X lebih diuntungkan karena biaya operasional yang dikeluarkan lebih kecil. 2017 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/66065/2/ABSTRAK_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf text id http://repository.unair.ac.id/66065/3/FULLTEXT_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 (2017) PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI TJIPTONO DAN REKAN). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
HF5549-5549.5 Personnel management. Employment HJ4629-4830 Income tax |
spellingShingle |
HF5549-5549.5 Personnel management. Employment HJ4629-4830 Income tax NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI TJIPTONO DAN REKAN) |
description |
Berdasarkan uraian tentang perencanaan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan
yang berkesinambungan dengan opsi pemilihan antara menerapkan atau tidak
menerapkan PMK Nomor 83/PMK.03/2012, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Atas semua biaya jasa tenaga kerja yang dibayarkan melalui penyedia tenaga kerja
ataupun dibayarkan sendiri oleh perusahaan akan lebih menguntungkan apabila
dibayarkan sendiri oleh perusahaan karena sumber biaya sebenarnya tetap dari
perusahaan sendiri.
2. Dengan memasukkan tenaga kerja ke dalam struktur kepegawaian dapat
menambah kesesuaian dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2012.
3. Peran penyedia jasa juga harus jelas yakni semata-mata hanya menyerahkan
tenaga kerja serta tidak ikut bertanggung jawab lagi atas hasil kerja tenaga kerja.
4. Berdasarkan perhitungan penghematan pajak, apabila perusahaan menerapakan
PMK Nomor 83/PMK.03/2012 maka PT. X tidak perlu dipungut PPN, sehingga
PT. X lebih diuntungkan karena biaya operasional yang dikeluarkan lebih kecil. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 |
author_facet |
NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 |
author_sort |
NUR AZMI SHAHRUN NIZAM, 151410713105 |
title |
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA
OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI
TJIPTONO DAN REKAN) |
title_short |
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA
OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI
TJIPTONO DAN REKAN) |
title_full |
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA
OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI
TJIPTONO DAN REKAN) |
title_fullStr |
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA
OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI
TJIPTONO DAN REKAN) |
title_full_unstemmed |
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012 ATAS JASA
OUTSOURCING PADA PT. X (STUDI KASUS PT. X DI KKP BUDI
TJIPTONO DAN REKAN) |
title_sort |
perencanaan pajak terhadap penerapan peraturan
menteri keuangan nomor 83/pmk.03/2012 atas jasa
outsourcing pada pt. x (studi kasus pt. x di kkp budi
tjiptono dan rekan) |
publishDate |
2017 |
url |
http://repository.unair.ac.id/66065/2/ABSTRAK_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/66065/3/FULLTEXT_FV.P.92%2017%20Niz%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/66065/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681149036279627776 |