DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

• Main Author: SRI NINGSIH, 041317147305
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: HB Economic Theory
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/66694/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/66694/2/DISERTASI.pdf; http://repository.unair.ac.id/66694/
• Institution: Universitas Airlangga

implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah, (2) menguji apakah komitmen kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana prasarana memengaruhi decoupling dalam implementasi akuntansi akrual, dan (3) menguji apakah laporan keuangan berbasis akrual lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dibanding laporan keuangan berbasis kas. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis tambahan yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan diperoleh sampel sebanyak 37 kabupaten/kota. Data diperoleh dengan melakukan pendataan ke bagian akuntansi, meminta data ke BPK, menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara atau FGD. Hipotesis 1 diuji menggunakan one sample ttest, Hipotesis 2 diuji menggunakan regresi berganda, hipotesis 3 diuji dengan paired samples t-test. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa decoupling dalam implementasi akuntansi akrual pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun pertama implementasi (2015) masuk kategori rendah. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah berhubungan negatif dengan decoupling implementasi akuntansi akrual, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap decoupling implementasi akuntansi akrual. Arah hubungan variabel ukuran pemerintah daerah dan ketersediaan sarana prasarana terhadap decoupling implementasi akuntansi akrual sudah sesuai dengan yang dihipotesiskan, namun penelitian ini belum mampu membuktikan besaran pengaruhnya. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa menurut penyusun laporan keuangan, pengguna internal (eksekutif) maupun pengguna eksternal (legislatif), laporan keuangan yang disusun dengan basis kas lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dibanding laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual. Implikasi penelitian ini agar pemerintah pusat menetapkan peraturan yang bersifat sederhana, jelas, mudah dilaksanakan, konsisten, singkron antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta tidak terlalu sering berubah sehingga mempermudah pelaksanaan akuntansi akrual di daerah. Pemerintah kabupaten/kota hendaknya mengupayakan satu bentuk komitmen yang bersifat formal agar mampu memotivasi semua pihak untuk melaksanakan akuntansi akrual dengan sebaik-baiknya