DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah, (2) menguji apakah komitmen kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana prasarana memengaruhi decoupling dalam implementasi akuntansi akrual, dan (3) menguji apakah laporan keuangan berbasis...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | English English |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/66694/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/66694/2/DISERTASI.pdf http://repository.unair.ac.id/66694/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | English English |
id |
id-langga.66694 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.666942018-04-22T21:51:55Z http://repository.unair.ac.id/66694/ DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR SRI NINGSIH, 041317147305 HB Economic Theory implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah, (2) menguji apakah komitmen kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana prasarana memengaruhi decoupling dalam implementasi akuntansi akrual, dan (3) menguji apakah laporan keuangan berbasis akrual lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dibanding laporan keuangan berbasis kas. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis tambahan yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan diperoleh sampel sebanyak 37 kabupaten/kota. Data diperoleh dengan melakukan pendataan ke bagian akuntansi, meminta data ke BPK, menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara atau FGD. Hipotesis 1 diuji menggunakan one sample ttest, Hipotesis 2 diuji menggunakan regresi berganda, hipotesis 3 diuji dengan paired samples t-test. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa decoupling dalam implementasi akuntansi akrual pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun pertama implementasi (2015) masuk kategori rendah. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah berhubungan negatif dengan decoupling implementasi akuntansi akrual, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap decoupling implementasi akuntansi akrual. Arah hubungan variabel ukuran pemerintah daerah dan ketersediaan sarana prasarana terhadap decoupling implementasi akuntansi akrual sudah sesuai dengan yang dihipotesiskan, namun penelitian ini belum mampu membuktikan besaran pengaruhnya. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa menurut penyusun laporan keuangan, pengguna internal (eksekutif) maupun pengguna eksternal (legislatif), laporan keuangan yang disusun dengan basis kas lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dibanding laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual. Implikasi penelitian ini agar pemerintah pusat menetapkan peraturan yang bersifat sederhana, jelas, mudah dilaksanakan, konsisten, singkron antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta tidak terlalu sering berubah sehingga mempermudah pelaksanaan akuntansi akrual di daerah. Pemerintah kabupaten/kota hendaknya mengupayakan satu bentuk komitmen yang bersifat formal agar mampu memotivasi semua pihak untuk melaksanakan akuntansi akrual dengan sebaik-baiknya 2017-11-16 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/66694/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/66694/2/DISERTASI.pdf SRI NINGSIH, 041317147305 (2017) DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. Disertasi thesis, Universitas Airlangga. |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
English English |
topic |
HB Economic Theory |
spellingShingle |
HB Economic Theory SRI NINGSIH, 041317147305 DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
description |
implementasi akuntansi akrual pada pemerintah daerah, (2) menguji apakah
komitmen kepala daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas sumber daya
manusia serta ketersediaan sarana prasarana memengaruhi decoupling dalam
implementasi akuntansi akrual, dan (3) menguji apakah laporan keuangan berbasis
akrual lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dibanding laporan
keuangan berbasis kas.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis tambahan yang bersifat
kualitatif. Populasi penelitian adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Jawa Timur. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan diperoleh
sampel sebanyak 37 kabupaten/kota. Data diperoleh dengan melakukan pendataan
ke bagian akuntansi, meminta data ke BPK, menyebarkan kuesioner dan
melakukan wawancara atau FGD. Hipotesis 1 diuji menggunakan one sample ttest,
Hipotesis 2 diuji menggunakan regresi berganda, hipotesis 3 diuji dengan
paired samples t-test.
Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa decoupling dalam
implementasi akuntansi akrual pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Jawa Timur pada tahun pertama implementasi (2015) masuk kategori rendah.
Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah
berhubungan negatif dengan decoupling implementasi akuntansi akrual,
sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
decoupling implementasi akuntansi akrual. Arah hubungan variabel ukuran
pemerintah daerah dan ketersediaan sarana prasarana terhadap decoupling
implementasi akuntansi akrual sudah sesuai dengan yang dihipotesiskan, namun
penelitian ini belum mampu membuktikan besaran pengaruhnya. Hasil pengujian
hipotesis 3 menunjukkan bahwa menurut penyusun laporan keuangan, pengguna
internal (eksekutif) maupun pengguna eksternal (legislatif), laporan keuangan
yang disusun dengan basis kas lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan
dibanding laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual.
Implikasi penelitian ini agar pemerintah pusat menetapkan peraturan yang
bersifat sederhana, jelas, mudah dilaksanakan, konsisten, singkron antara satu
peraturan dengan peraturan lainnya serta tidak terlalu sering berubah sehingga
mempermudah pelaksanaan akuntansi akrual di daerah. Pemerintah
kabupaten/kota hendaknya mengupayakan satu bentuk komitmen yang bersifat
formal agar mampu memotivasi semua pihak untuk melaksanakan akuntansi
akrual dengan sebaik-baiknya |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
SRI NINGSIH, 041317147305 |
author_facet |
SRI NINGSIH, 041317147305 |
author_sort |
SRI NINGSIH, 041317147305 |
title |
DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
title_short |
DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
title_full |
DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
title_fullStr |
DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
title_full_unstemmed |
DECOUPLING IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR |
title_sort |
decoupling implementasi akuntansi akrual pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi jawa timur |
publishDate |
2017 |
url |
http://repository.unair.ac.id/66694/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/66694/2/DISERTASI.pdf http://repository.unair.ac.id/66694/ |
_version_ |
1681149143357063168 |