MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kewenangan...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/67204/1/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/67204/2/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20SEC.pdf http://repository.unair.ac.id/67204/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.67204 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.672042018-01-02T16:42:04Z http://repository.unair.ac.id/67204/ MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA VERAWATI NGAMEL, 031314153023 K Law (General) Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dalam Materi Muatan Peraturan Desa. Penelitian ini merupakan peneilitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Materi muatan peraturan desa perlu diatur karena Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan hidup menurut adat-istiadatnya masing-masing. Pengakuan terhadap keberadaan Desa atau yang disebut dengan nama lain dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2). Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Desa tidak terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan pembentukan peraturan perundangannya tidak dapat berjalan sendiri tanpa memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundangan Indonesia. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul menjamin perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan pranatapranata hukum adat. Materi yang dimuat dalam peraturan Desa yaitu (i) sistem organisasi masyarakat adat; (ii) pembinaan kelembagaan masyarakat; (iii) pembinaan lembaga dan hukum adat; (iv) pengelolaan tanah kas desa dan (v) pengembangan peran masyarakat desa. 4. Kewenangan lokal berskala desa lebih kepada kewenangan mengatur dan mengelola hal yang strategis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa yang meliputi (i) bidang pemerintahan desa; (ii) pembangunan desa; (iii) kemasyarakatan desa, dan (iv) pemberdayaan masyarakat desa. 2017 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/67204/1/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20ABSTRAK.pdf text id http://repository.unair.ac.id/67204/2/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20SEC.pdf VERAWATI NGAMEL, 031314153023 (2017) MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Thesis thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
K Law (General) |
spellingShingle |
K Law (General) VERAWATI NGAMEL, 031314153023 MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
description |
Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat
dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Materi Muatan Peraturan Desa
Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dalam Materi Muatan Peraturan Desa.
Penelitian ini merupakan peneilitian hukum dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach).
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Materi muatan peraturan desa perlu
diatur karena Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan hidup menurut adat-istiadatnya
masing-masing. Pengakuan terhadap keberadaan Desa atau yang disebut dengan
nama lain dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. (2). Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara
Kesatuan Republik Indonesia sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Desa
tidak terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
demikian penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan pembentukan peraturan
perundangannya tidak dapat berjalan sendiri tanpa memperhatikan asas-asas
pembentukan peraturan perundangan Indonesia. 3. Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul menjamin perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan pranatapranata
hukum adat. Materi yang dimuat dalam peraturan Desa yaitu (i) sistem
organisasi masyarakat adat; (ii) pembinaan kelembagaan masyarakat; (iii)
pembinaan lembaga dan hukum adat; (iv) pengelolaan tanah kas desa dan (v)
pengembangan peran masyarakat desa. 4. Kewenangan lokal berskala desa lebih
kepada kewenangan mengatur dan mengelola hal yang strategis sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan desa yang meliputi (i) bidang pemerintahan desa;
(ii) pembangunan desa; (iii) kemasyarakatan desa, dan (iv) pemberdayaan
masyarakat desa. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
VERAWATI NGAMEL, 031314153023 |
author_facet |
VERAWATI NGAMEL, 031314153023 |
author_sort |
VERAWATI NGAMEL, 031314153023 |
title |
MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
title_short |
MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
title_full |
MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
title_fullStr |
MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
title_full_unstemmed |
MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
title_sort |
materi muatan peraturan desa setelah berlakunya
undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa |
publishDate |
2017 |
url |
http://repository.unair.ac.id/67204/1/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/67204/2/THP.18.17%20.%20Nga.m%20-%20SEC.pdf http://repository.unair.ac.id/67204/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681149227319689216 |