STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

• Main Author: ADHI CAHYA WIRATAMA, 071111024
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: AZ191-193 Evaluation
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/67459/1/Fis%20AN%2005-17%20Wir%20s%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/67459/2/Fis%20AN%2005-17%20Wir%20s%20Sec.pdf; http://repository.unair.ac.id/67459/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pariwisata bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kebijakan ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pembangunan pariwisata ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. Sehingga kebijakan pariwisata perlu terus direvisi serta disesuaikan dengan kondisi dan tren masa kini, terutama pada manajemen pemerintahan. Oleh karena itu kebijakan pariwisata harus dibuat berdasarkan paradigm terbaru dari pembangunan pariwisata itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi tentang kebijakan pariwisata dalam perspektif pariwisata berbasis masyarakat yaitu dalam dimensi pembangunannya (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik) di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan, kesiapan anggaran, kompetensi dan jumlah pelaksana kebijakan yang masih kurang dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Adapun faktor pendukung kebijakan adalah komitmen pemerintah daerah serta masyarakat dan dukungan sumber daya yang cukup. Metodologi yang digunakan adalah tipe penelitian deskripti. Lokasi peneltian dilakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tulungagung dan beberapa lokasi wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan pariwisata telah memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, menumbuhkan kesadaran pariwisata pada masyarakat, dan mengangkat citra daerah. Akan tetapi pada penyelenggaraan kebijakan pariwisata masih kurang maksimal. Dengan demikian saran konstruktif perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan pariwisata berdasarkan pembangunan berbasis masyarakat.