JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)

• Main Author: Wimo Adi Nugroho Setiyanto, 071311133012
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: H Social Sciences (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/67604/1/Fis%20AN%2025-17%20Set%20j%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/67604/2/Fis%20AN%2025-17%20Set%20j%20Sec.pdf; http://repository.unair.ac.id/67604/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Joined-Up Government merupakan bentuk tata pemerintahan yang mengedepankan koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengelola isu-isu publik. Salah satunya terkait dengan isu pengembangan pariwisata di daerah. Bentuk koordinasi dalam penelitian ini adalah koordinasi horizontal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana koordinasi horizontal antar instansi terkait upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo serta apa sajakah kendala-kendala dalam koordinasi horizontal antar instansi terkait upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara secara mendalam dengan 16 informan berlatarbelakang instansi yang berbeda. Penentuan informan dilakukan dengan purposive dimana pihak-pihak dianggap mengetahui dan tergabung dalam Tim yang terkait upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadopsian Joined-Up Government di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini belum maksimal. Terdapat berbagai kendala dalam koordinasi horizontal antar instansi seperti waktu koordinasi dengan kegiatan dari masing-masing instansi yang bertabrakan, perbedaan persepsi dari masingmasing instansi yang menimbulkan ego sektoral, lemahnya dukungan dari atasan sehingga pelaksanaan hasil kesepakatan koordinasi dikatakan belum maksimal. Selanjutnya, terdapat kriteria yang menunjukkan bahwa Joined-Up Government telah diterapkan yaitu komunikasi dalam koordinasi horizontal antar instansi dilakukan secara intens juga dibantu penggunaan teknologi informasi. Terlaksananya kegiatan hasil kesepakatan koordinasi yang dibuktikan dengan adanya susunan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo.