SIKAP PBB DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM DI SIERRA LEONE: PERANG SIPIL TAHUN 1991-2002

• Main Author: Ajeng Kuki Anggraeni, 071211231004
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: JZ5-6530 International relations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/67691/1/Fis.HI.07.17%20.%20Ang.s%20-%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/67691/2/Fis.HI.07.17%20.%20Ang.s%20-%20SEC.pdf; http://repository.unair.ac.id/67691/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Perang sipil di Sierra Leone diawali ketika RUF yang di dukung oleh Charles Taylor dan tentara NPFL (Liberia) memulai penyerangan di wilayah perbatasan Sierra Leone dan Liberia, yakni di Distrik Kailahun. Selama periode perang pada tahun 1991-2002, terjadi dinamika politik dan instabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sipil. Faktor ekonomi dan hasil dari pertambangan berlian yang tidak terdistribusi secara merata menjadi salah satu alasan perang tersebut terjadi. Implikasinya kemudian ialah, terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM seperti amputasi dan kejahatan seksual yang dialami oleh masyarakat sipil. Selain itu, perekrutan anak-anak sebagai anggota pasukan oposisi juga menimbulkan perhatian khusus. Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas keamanan internasional dan hak asasi masyrakat global. Sehingga, menjadi kewajiban bagi PBB untuk menentukan sikap terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi. Konsep sikap dalam penelitian ini sendiri ialah sebuah respon dari upaya perlindungan HAM sesuai prosedur umum PBB. Dalam konsep civil immunity kemudian dijelaskan bahwa pentingnya mengutamakan adanya sistem perlindungan bagi penduduk sipil dalam perang yang mengikat semua negara terlepas dari apakah negara-negara tersebut menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Sehingga pada penelitian ini, akan dideskripsikan upaya-upaya PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi melalui hubungan konsep civil immunity dan konsep humanitarian intervention PBB sebagai organisasi internasional.