POLITIK PERTANIAN (STUDI TENTANG IMPLEMETASI SUBSIDI PUPUK DI KABUPATEN PONOROGO)

• Main Author: Bayu Priambodo, 071311333054
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: JA Political science (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/67986/1/Fis%20P%2010-17%20Pri%20p%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/67986/2/Fis%20P%2010-17%20Pri%20p%20Sec.pdf; http://repository.unair.ac.id/67986/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Subsidi pupuk merupakan campur tangan pemerintah dalam sektor pertanian untuk meringakan beban petani di Indonesia. Selama ini pupuk bersubsidi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan ketahan pangan nasional. Namun, realitas di lapangan pupuk bersubsidi sering menghilang ketika saat musim tanam tiba padahal sangat dibutuhkan oleh petani. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini terjadi hampir setiap tahun padahal pemerintah pusat telah memproduksi pupuk lebih dari kouta yang telah ditetapkan. Namun permasahan klasik yaitu kelangkaan pupuk masih saja terjadi di Kabupaten Ponorogo yang merupakan salah satu lumbung padi Nasional. Jadi yang perlu diteliti lebih lanjut bagaimana tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Ponorogo, kepentingan apa yang mempengaruhi tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Ponorogo, strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pupuk bersubsidi. Penelitian ini focus pada politik pertanian pada bidang kebijakan subsidi pupuk yang di berikan oleh pemerintah pusat untuk petani. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pupuk bersubsidi sering diselewengkan untuk kepentingan tertentu sehingga sangat merugikan bagi petani. Selama ini pupuk bersubsidi sering diselewengkan terutama di daerah-daerah perbatasan karena memang pengawasanya kurang. Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo selama ini sangat kesulitan ketika harus berhadapan dengan distributor pupuk resmi karena dilindungi oleh produsen pupuk resmi. Untuk mengatasi permasalahan pupuk bersubsidi setiap lembaga harus bekerjasama antara satu dengan yang lain sehingga kelangkaan tidak terjadi lagi