ANALISIS KONFLIK DALAM INDUSTRI MIGAS (STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT DAN PT. ENERGI MINERAL LANGGENG DI DESA TANJUNG KAB. SUMENEP
Penelitian tesis yang berjudul “Analisis Konflik dalam Industri Migas (Studi Kasus Konflik Masyarakat dan PT Energi Mineral Langgeng di Desa Tanjung Kab. Sumenep)” ini mengkaji tentang konflik pertambangan migas yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Konflik migas yang terjadi begitu unik karena tidak h...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | English English English |
| Published: |
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/68049/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/68049/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/68049/3/JURNAL%20MI%27ROJUL%20HUDA%20%28071414453003%29.pdf http://repository.unair.ac.id/68049/ |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | English English English |
| Summary: | Penelitian tesis yang berjudul “Analisis Konflik dalam Industri Migas (Studi Kasus Konflik Masyarakat dan PT Energi Mineral Langgeng di Desa Tanjung Kab. Sumenep)” ini mengkaji tentang konflik pertambangan migas yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Konflik migas yang terjadi begitu unik karena tidak hanya memperebutkan basis material ekonomi, tetapi juga melibatkan sosok kyai sebagai pusaran dalam konflik migas. Dengan memperhatikan keberadaan aktor dan dampak yang terjadi tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi proses terjadinya konflik pertambangan dengan menggunakan teori konflik multidisipliner dan dengan analisis konflik SIPABIO dari Amr Abdallah dengan pendekatan studi kasus. Dengan analisis SIPABIO, konflik yang terjadi di Kab. Sumenep dapat dilihat dalam tiga hal konteks yang terjadi, elemen konflik, dan juga pola hubungan yang dihasilkan. Penelitian menemukan bahwa konflik muncul diakibatkan oleh pertarungan kepentingan elit-elit lokal dan nasional dalam memperebutkan basis material berupa tambang migas. Instrumen yang digunakan dalam eskalasi konflik adalah aktor-aktor yang berpengaruh di dalam masyarakat seperti, Kyai, Blater, dan Kepala Desa (Klebun). Pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat, seharusnya bisa menjadi negosiator dalam upaya resolusi konflik yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi malah saling berkonflik dalam perebutan DBH migas Blok Maleo. Sedangkan pemerintah pusat melalui SKK Migas menjadi formasi oligarki baru yang tidak banyak berpihak pada kepentingan nasional dan daerah |
|---|