KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, pelaksanaan, dan menganalisis keefektifan instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan publik, perizinan, dan keefektifan instrumen kebijakan. Penelitian ini dilakuk...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	English English English
Published:	2017
Subjects:	K3220 Public policy
Online Access:	http://repository.unair.ac.id/68308/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/3/JURNAL%20071514353001.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	English English English

id	id-langga.68308
record_format	dspace
spelling	id-langga.683082017-12-18T01:30:00Z http://repository.unair.ac.id/68308/ KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001 K3220 Public policy Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, pelaksanaan, dan menganalisis keefektifan instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan publik, perizinan, dan keefektifan instrumen kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Analisis data menggunakan analisis data interaktif dimulai dengan pemisahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya menggunakan tiga macam instrumen yaitu piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional. Instrumen piranti hukum dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 dan Nomor 22 Tahun 2016. Instrumen tatanan kelembagaan dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan kepada Dinas Pelayanan Modal dan PTSP. Instrumen mekanisme operasional dilakukan dengan melaksanakan perizinan PTSP melalui sistem Surabaya Single Window (SSW). Namun, ketiga instrumen tersebut masih belum efektif. Ini diketahui dari tiga kriteria yang dianalisis yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan. Dari ketiga kriteria tersebut, hanya satu kriteria saja yang sudah efektif yaitu integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya. Sementara kedua kriteria lainnya yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai dan pelaksanaan pengawasan dinilai belum efektif 2017-12-18 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/68308/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/68308/2/full%20text.pdf text en http://repository.unair.ac.id/68308/3/JURNAL%20071514353001.pdf RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001 (2017) KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Thesis thesis, Universitas Airlangga.
institution	Universitas Airlangga
building	Universitas Airlangga Library
country	Indonesia
collection	UNAIR Repository
language	English English English
topic	K3220 Public policy
spellingShingle	K3220 Public policy RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001 KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
description	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, pelaksanaan, dan menganalisis keefektifan instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan publik, perizinan, dan keefektifan instrumen kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Analisis data menggunakan analisis data interaktif dimulai dengan pemisahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya menggunakan tiga macam instrumen yaitu piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional. Instrumen piranti hukum dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 dan Nomor 22 Tahun 2016. Instrumen tatanan kelembagaan dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan kepada Dinas Pelayanan Modal dan PTSP. Instrumen mekanisme operasional dilakukan dengan melaksanakan perizinan PTSP melalui sistem Surabaya Single Window (SSW). Namun, ketiga instrumen tersebut masih belum efektif. Ini diketahui dari tiga kriteria yang dianalisis yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan. Dari ketiga kriteria tersebut, hanya satu kriteria saja yang sudah efektif yaitu integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya. Sementara kedua kriteria lainnya yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai dan pelaksanaan pengawasan dinilai belum efektif
format	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
author	RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001
author_facet	RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001
author_sort	RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001
title	KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
title_short	KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
title_full	KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
title_fullStr	KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
title_full_unstemmed	KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
title_sort	keefektifan instrumen kebijakan pelayanan perizinan di kota surabaya (studi tentang keefektifan peraturan walikota surabaya nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota surabaya nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu)
publishDate	2017
url	http://repository.unair.ac.id/68308/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/3/JURNAL%20071514353001.pdf http://repository.unair.ac.id/68308/
_version_	1681149405754818560

KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Similar Items