Model Penyelesaian Sengketa Internasional Di Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste Berbasis Hukum Adat

• Main Author: DHESY A. KASE, 031227017323
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: JX International law; JZ1305-2060 Scope of international relations. Political theory. Diplomacy
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/68652/1/Dis.%20H.%2030-17%20Kas%20m%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/68652/2/Dis.%20H.%2030-17%20Kas%20m%20fulltext.pdf; http://repository.unair.ac.id/68652/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertolak dari adanya kecenderungan masyarakat di perbatasan negara Indonesia-Timor Leste dalam mendorong penyelesaian sengketa internasional berbasis hukum adat. Kecenderungan penyelesaian sengketa internasional yang demikian itu merupakan mekanisme yang tidak lazim dalam perspektif hukum internasional. Tema utama penelitian ini mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional di perbatasan negara Indonesia-Timor Leste berbasis hukum adat dengan tiga isu hukum: (1) eksistensi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional; (2) daya mengikat hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional; dan (3) legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus ini menyimpulkan bahwa: (1) hukum adat sebagai tatanan hukum tidak tertulis yang dibuat oleh kekuasaan adat dapat ditempatkan dan diposisikan sebagai bagian dari sumber hukum pada level manapun dan dimungkinkan menjadi saluran penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan negara-negara yang memiliki latar sosio cultural yang sama; (2) hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang memadai dalam penyelesaian sengketa internasional di perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste, baik dilihat dari perspektif filosofis, yuridis maupun sosio cultural; dan (3) diplomasi lokal berbasis hukum adat merupakan cara ideal untuk melegitimasi hukum adat sebagai saluran dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk mengoptimalisasi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional, antara lain: perlu dilakukan identifikasi secara komprehensif hukum adat yang berlaku di kedua negara, perlu dibangun kesepakatan dan kesepahaman bersama kedua negara, dan perlu memperluas fungsi diplomasi lokal dalam menyelesaikan sengketa internasional dalam ranah publik. Model penyelesaian sengketa internasional ini perlu terus didorong agar dapat diadopsi oleh negara-negara lain yang memiliki latar sosiokultural yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan internasional.