EKSISTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE

• Main Author: GALIH ARYA PRATHAMA, SH, 031324153009
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2018
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/69856/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/69856/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/69856/
• Institution: Universitas Airlangga

Peningkatan Kapasitas Daerah dalam mengelola kebutuhan Pembangunan Daerah yang disertai dengan Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, menimbulkan implikasi berupa peningkatan kebutuhan akan Dana Pembangunan, sedangkan Daerah tidak dapat terus menggantungkan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebut, dalam melaksanakan Otonomi, Daerah diberi tambahan Kewenangan pengelolaan Keuangan. Kewenangan tambahan Pemerintah Daerah tersebut, menciptakan tuntutan kepada Daerah untuk menjadi kreatif dan lebih fokus dalam mencapai Sasaran Pemerintahan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka suatu daerah harus dapat mengenali Potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilliki. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi yang berasal dari sumber-sumber Keuangannya sendiri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, yang salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Penerimaan Keuangan Daerah. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi suatu Pemerintahan Daerah, akan memberikan dukungan secara positif terhadap kemandirian Daerah dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk membangun daerah melalui pengalokasian anggaran ke dalam APBD. Sehingga, semakin besar sumber Pendapatan yang berasal dari Potensi yang dimiliki suatu daerah, maka semakin leluasa Daerah tersebut untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.