KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIGANTUNGKAN PADA KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

• Main Author: DENISE ELYSIA, SH., 031524253053
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2018
• Subjects: KB480 482 Private international law. Conflict of laws
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/69879/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/69879/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/69879/
• Institution: Universitas Airlangga

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah terobosan hukum yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Digunakan oleh para pihak sebagai perjanjian pendahuluan karena belum dapat dipenuhinya syarat-syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun pada praktiknya perjanjian pengikatan jual beli dibuat bukan karena adanya transaksi jual beli tetapi sebagai jaminan utang yang mana debitur berposisi sebagai penjual dan kreditur sebagai pembeli. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli serta kuasa jual yang ditangguhkan sebagai jaminan utang ? kemudian apa dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perjanjian pengikatan jual beli yang digantungkan sebagai jaminan utang ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunkan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Dari hasil penelitian maka diperoleh simpulan adalah bahwa akta yang dibuat para pihak dihadapan notaris tersebut adalah tidak sah karena melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dalam angka empat mengenai syarat tentang kausa yang diperbolehkan. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah para pihak melakukan transaksi utang piutang dan bukan jual beli, oleh sebab itu karena telah menyimpangi syarat objektif maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi batal demi hukum. Serta kuasa jual merupakan satu kesatuan dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dimana penjual memberikan kuasa kepada pembeli untuk melakukan kewajiban daripada pemberi kuasa. Oleh karena itu tentunya menjadi batal demi hukum dan kedua akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/ tidak sah. Berbeda dengan beberapa pertimbangan hakim yang dapat ditarik kesimpulan bahwa sepanjang akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa jual telah dibuat dan dilaksanakan secara sah sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka akta tersebut tidak dapat dibatalkan.