PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH

• Main Author: ANDRI IRAWAN, 031314253070
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2018
• Subjects: KB2000-2035 Public law. The State
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/69886/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/69886/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/69886/
• Institution: Universitas Airlangga

Saat ini, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya akan melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan skala besar-besaran. Oleh karena dan untuk itu, Pemerintah Daerah setempat melakan upaya-upaya prefentif agar supaya kegiatan pelepasan tanah tersebut tidak berujung pada permasalahan hukum. ‘’Perda pelepasan surat ijo sudah ada, dan Perwali juga sudah disiapkan,’’ kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pihak pemerintah daerah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai mekanisme pelepasan hak atas tanah oleh Pemerntah Kotamadya Surabaya. Pada tanggal 15 Agustus 2014, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Pelepasan Tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan diundangkan pada 28 Januari 2015. Perda ini menjelaskan tentang pelepasan hak atas tanah dari tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut diatas adalah solusi yang dianggap solutif untuk rencana program pelepasan hak atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Surabaya agar tidak berujung pada masalah hukum. Penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab poteni permasalahan yang akan muncul