Implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Penelitian ini dapat mendeskripsikan implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi Kebijakan Penataan Berbasis Kompetensi sebagai kebijakan dalam meningkatkan ku...
Saved in:
| Summary: | Penelitian ini dapat mendeskripsikan implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi
Kebijakan Penataan Berbasis Kompetensi sebagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas pegawai serta mencari pemecahan masalah yang terjadi. Dengan mengunakan pola dan metode manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan
pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerangka pembahasan implementasi kebijakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan teori atau model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, model Merilee S. Grindle dan model menurut Sabatier dan Mazmanian. Implementasi kebijakan dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada: karakteristik masalah kebijakan dari aspek 1) kesulitan-kesulitan
teknis, 2) keragaman kelompok sasaran serta 3) derajat perubahan perilaku yang diharapkan; serta variabel yang mempengaruhi implementasi di lapangan yang
dibagi menjadi variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari : 1) aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, 2) kejelasan tujuan dan manfaat, 3) sumberdaya, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) integrasi organisasi pelaksana. Sedangkan variabel eksternal terdiri dari : 1) kondisi sosio, ekonomi dan teknologi, 2) dukungan publik, dan 3) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Hasil penelitian bahwa dari sisi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal penataan pegawai sudah cukup bagus untuk
menjadi pedoman, sehingga peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan manajemen kepegawaian yaitu penataan pegawai. Inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
menandakan bahwa dinas ini sangat responsif sekali dalam hal menajemen kepegawaian diantaranya penataan pegawai,yang dimana sudah memunculkan nama-nama jabatan sejumlah 900 dengan acuan PERMENPAN dan PERKA BKN yang sesuai dengan kondisi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, selanjutnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah menindaklanjuti nama-nama jabatan yang telah dimunculan untuk segera diterapkan di pegawainya.
Peran serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penataan sangatlah penting apabila Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak mendukung dan merapkannya akan menjadi suatu faktor penghambat optimalisasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good govermance dan clean government
serta mencetak pegawai yang memiliki pola pikir meritsytem dan merittrokasi. |
|---|