SITA TERHADAP BARANG MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA (Persero)

• Main Author: M. NURYASIN FAJRI, 030943042
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: K720-792 Property; K85-89 Legal research
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/72228/1/TH.%2026-18%20Faj%20s%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/72228/2/TH.%2026-18%20Faj%20s.pdf; http://repository.unair.ac.id/72228/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pasal 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud dipisahkan ini, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang baik. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu Perum dan Persero dengan karakteristiknya masing-masing. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekligus mengejar keuntungan, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal terbagi atas saham yang dimiliki paling sedikit 51 % oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Terkait dengan kekayaan Persero, Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada prinsipnya kekayaan negara itu tidak boleh disita, oleh karenanya apakah kekayaan/barang milik Persero merupakan kekayaan negara dan apakah terhadap barang/kekayaan persero dapat dilakukan sita menjadi isu hukum dalam penelitian tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan 2 pendekatan, yaitu 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), akan akan diperoleh kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.