KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM INTERVENSI DI KEPULAUAN SOLOMON MELALUI REGIONAL ASSISSTANCE MISSION TO SOLOMON ISLANDS (RAMSI)

• Main Author: Windarti Febriani, 071211231002
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: JZ1464-2060 Scope of international relations with regard to countries, territories, regions, etc.; JZ6385-6405 The armed conflict. War and order
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/72508/1/ABSTRAK_Fis.HI.38%2018%20Feb%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/72508/2/FULLTEXT_Fis.HI.38%2018%20Feb%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/72508/3/JURNAL_Fis.HI.38%2018%20Feb%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/72508/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Konflik yang terjadi di Kepulauan Solomon sejak tahun 1998-2003 dipicu oleh adanya arus migrasi penduduk Malaita menuju Guadalkanal. Arus migrasi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infratruktur yang ada sehingga memicu adanya perpecahan. Intensitas konflik pun semakin memuncak hingga terbentuknya kelompok pemberontak Guadalkanal bernama Istabu Freedom Movement (IFM) yang memicu kerusuhan sipil di tahun 1998 yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur, ketegangan sosial, stagnasi ekonomi, dan lumpuhnya sistem pemerintahan di Guadalkanal. Konflik pun diwarnai oleh tindakan kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, teror, hingga pembunuhan yang mengakibatkan 200 orang tewas. Pemerintah Kepulauan Solomon yang berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menyelesaikan konflik akan tetapi pada akhirnya kerusuhan terus bergulir hingga pemerintah memutuskan untuk meminta bantuan pada Australia. Pada tahun 2000 Perdana Menteri Ulufa’alu mengajukan permohonan kepada Australia yang direspon dengan penolakan. Pada tahun 2001, Manasseh Sogavare juga meminta bantuan yang sama kepada Australia, namun juga mendapat penolakan. Akan tetapi pada tahun 2003, Australia merubah kebijakannya tersebut dengan bersedia memimpin intervensi di Kepulauan Solomon melalui RAMSI. Perubahan kebijakan Australia dalam konflik di Kepulauan Solomon disebabkan oleh pergeseran strategi keamanan Australia yang dipengaruhi oleh isu terorisme. Konflik berkepanjangan telah membawa Kepulauan Solomon mengarah pada negara gagal yang dapat dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional seperti kelompok teroris. Australia pun melalui RAMSI berusaha untuk mencegah hal tersebut terjadi karena dapat mengancam keamanan Australia, yang mana keamanan Australia membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara kuat. RAMSI juga digunakan Australia untuk menunjukkan statusnya sebagai regional powers dengan mengurangi dan mengontrol kekuatan asing di Kepulauan Solomon yaitu Tiongkok dan Taiwan. Dua negara tersebut bersaing untuk memperebutkan pengakuan diplomatik dan membuat Kepulauan Solomon semakin tidak stabil. Oleh karena itu melalui RAMSI, Australia berusaha menegakkan keadilan dan memperkuat sistem pemerintahannya agar wilayah tersebut dapat stabil kembali sehingga dapat mendukung Australia dalam mewujudkan statusnya sebagai kekuatan regional di kawasan Pasifik Selatan.