PENERAPAN UNDANG – UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 1984 ATAS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KOMODITAS BARANG DAGANG PADA PT. X DI SIDOARJO (KLIEN KKP BUDI TJIPTONO DAN REKAN)

• Main Author: Fatma Dian Puspitasari, 151510713111
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity; HJ9-9940 Public finance
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74116/1/ABSTRAK%20FV.P%20104%2018%20Pus%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74116/2/FULLTEXT%20FV.P%20104%2018%20Pus%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74116/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Sesuai dengan uraian di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 1. Dengan adanya kompensasi dari bulan sebelumnya, beban Pajak Pertambahan Nilai yang disetor menjadi sedikit berkurang. Dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dibahas di Bagian Pembahasan, diketahui bahwa nilai PPN terutang yang sebenarnya di Masa Desember 2017 adalah sebesar Rp 38.036.489,00. Tetapi, dikarenakan terdapat kompensasi di bulan sebelumnya sehingga PPN yang disetor hanya sebesar Rp 13.931.089,00. 2. Sebelum menerbitkan Faktur Pajak, PT. X telah melakukan prosedur – prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terbukti pada Bagian pembahasan dijelaskan bahwa sebelum menerbitkan Faktur Pajak hal pertama yang dilakukan PT. X adalah membuat Surat Permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai penomoran dalam Faktur Pajak yang akan diterbitkan nantinya. Atas permohonan tersebut, pihak KPP tempat dikukuhkannya PT. X tersebut memberikan jawaban berupa E-Nofa (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak). 3. Untuk penyetorannya, hal pertama yang dilakukan PT. X adalah mendapatkan kode e-billing. Setelah mendapatkan kode e-billing, barulah PT. X menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kantor Pos. Kemudian, dari penyetoran tersebut di dapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Untuk pelaporannya, PT. X telah menggunakan E-Filling dimana hal pertama yang dilakukan PT. X setelah menyimpan semua dokumen E-SPT dalam CSV dan menyimpan lampiran dalam bentuk PDF adalah mengakses djponline.pajak.go.id. kemudian setelah melaporkan E-SPT barulah PT. X mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).