ANALISIS PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 OLEH BENDAHARA PEMERINTAH A ATAS PEMBELIAN BARANG PADA PT. G
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah A atas pembelian barang pada PT. G belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PT. G sebagai rekanan bendahara pemerintah A secara sukarela menyet...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/74119/1/ABSTRAK%20FV.P%20106%2018%20Mai%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/74119/2/FULLTEXT%20FV.P%20106%2018%20Mai%20a.pdf http://repository.unair.ac.id/74119/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara pemerintah A atas pembelian barang pada PT. G belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PT. G sebagai rekanan bendahara pemerintah A secara
sukarela menyetor dan melapor PPh Pasal 22 ke kas negara. Meskipun PT.G telah mengetahui bahwa kewajiban menyetor dan melapor terletak pada bendahara pemerintah A. Ketidakpatuhan tersebut dikarenakan lokasi bendahara pemerintah A yang
sulit dijangkau, sehingga membutuhkan waktu serta biaya ekstra jika melaksanakan kewajibannya sebagai pemungut. Hingga saat ini, hal tersebut belum dilakukan pemantauan dari lembaga/instansi yang berwenang |
|---|