PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

• Main Author: GALANG PERMANA, 031411131053
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: K100-103 Legal education
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74212/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/74212/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/74212/
• Institution: Universitas Airlangga

Perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) maka secara tidak langsung mempengaruhi implementasi penyelesaian sengketa bagi Aparatur Sipil Negara. Berbeda dengan apa yang ada di undang-undang sebelumnya bahwa banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Di dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur antara lain mengenai banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, yang mana mengenai upaya banding administratif dan mengenai Badan Pertimbangan ASN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan sehingga dalam penyelesaian sengketa ASN, khususnya bagi PPPK nantinya akan menjadi permasalahan dalam implementasinya. Perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara optimal diberikan dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).