PENDAFTARAN TANAH WAKAF YANG BERASAL DARI PETUK PAJAK BUMI DENGAN PERUNTUKAN SEBAGAI GEDUNG PERIBADATAN

• Main Author: HENDRA AKBAR NUGRAHA, 031411133060
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: K1701-1841 Labor law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74217/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/74217/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/74217/
• Institution: Universitas Airlangga

Wakaf merupakan perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah. Praktik wakaf yang ada di Indonesia banyak dalam bentuk wakaf harta benda tidak bergerak berupa tanah. Dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya tanah wakaf digunakan sebagai gedung peribadatan. Mengingat bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka kebutuhan akan gedung peribadatan khususnya masjid sangat dibutuhkan. Ditetapkan dalam Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah yang akan diwakafkan untuk kepentingan pendirian gedung peribadatan hanyalah hak atas tanah berupa Hak Milik. Diperlukannya tanah dengan status Hak Milik dikarenakan wakaf tanah untuk kepentingan pendirian gedung peribadatan harus wakaf untuk selama-lamanya. Jika dilihat dari bentuk pembuktiannya, terdapat dua bentuk Hak milik atas tanah. Bentuk Hak Milik tersebut yaitu, Hak Milik yang sudah terdaftar, dan Hak Milik yang belum terdaftar. Semua bentuk Hak Milik dapat diwakafkan meskipun belum terdaftar. Ketika akan diwakafkan tanah hak milik harus memenuhi syarat sahnya harta benda wakaf. Tanah Hak Milik yang telah diwakafkan harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Untuk melindungi peruntukan tanah wakaf dan menjaganya agar tidak hilang maka tanah wakaf perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan agar diterbitkan bukti surat berupa sertipikat wakaf