PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Pelaksanaan Program e-Tax Pajak Restoran di Kota Malang)

• Main Author: HILYATUL AZKIYA, 071411133019
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: HJ6603-7390 Customs administration; HJ7461-7980 Expenditures. Government spending
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74502/1/ABSTRAK_Fis.AN.30%2018%20Azk%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74502/2/FULLTEXT_Fis.AN.30%2018%20Azk%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74502/3/JURNAL_Fis.AN.30%2018%20Azk%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74502/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dalam penyelenggaraan birokrasi, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyusun rencana-rencana strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia adalah dengan menerapkan e-Government atau pemerintahan elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan e-Government dalam meningkatkan pelayanan publik pada program e- Tax pajak restoran di Kota Malang. Teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori e- Government. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e- Government pada program e-Tax untuk pemungutan pajak restoran mampu menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perpajakan bagi masyarakat/wajib pajak restoran, akan tetapi program e-Tax pajak restoran perlu diperbaiki dari segi landasan hukum dan sistem agar pelayanan dari program tersebut dapat berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan program ini antara lain adalah: kendala pada peralatan yang ada, dimana wajib pajak restoran masih harus membeli alat dari vendor untuk memunculkan data dari alat e-Tax milik BRI dan juga tidak adanya landasan hukum yang mewajibkan wajib pajak restoran untuk menggunakan program e-Tax menyebabkan program e-Tax pajak restorankurang berjalan secara maksimal.