IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR (Studi diKabupaten Jombang)

• Main Author: Vonie Yeni Puspitasari, 071411131004
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: H61-97 Policy sciences; HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74681/1/ABSTRAK_Fis.AN.84%2018%20Pus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/74681/2/FULLTEXT_Fis.AN.84%2018%20Pus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/74681/3/JURNAL_Fis.AN.84%2018%20Pus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/74681/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 di Kabupaten Jombang.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptifberdasarkan instrumen interview dengan key informan.Teknik analisis menggunakan penyusunan dan pengkategorian mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan-verifikasi.Untuk menguji validitas penelitian digunakan metode triangulasi teknik berdasar metode Pedoman wawancara, dokumentasi, dan observasi penelitian. Untuk melihat implementasi peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 di Kabupaten Jombangdigunakan teori implementasi kebijakan publik menurut model George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan strukturbirokrasi yang saling terkait satu sama lain untuk menciptakan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 di Kabupaten Jombang dari 4 aspek yang digunakan menilai implementasi kebijakan sudah dilaksanakan semuanya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Perusahaan serta Pekerja akan tetapi masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh aktor kebijakan hingga penerima kebijakan berbeda dalam implementasi di lapangan.