Politik Desentralisasi: Implikasi Penarikan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Kota Surabaya

• Main Author: OKKIREINA PUTERI, 071411333026
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: 6651 Political institutions and public administration (Asia,Africa, Australia, Pacific Area, etc.); LB2326.4-2330 Institutions of higher education
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74857/1/ABSTRAK_Fis.P.30%2018%20Put%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74857/2/FULLTEXT_Fis.P.30%2018%20Put%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74857/4/JURNAL_Fis.P.30%2018%20Put%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74857/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implikasi penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Surabaya. Latar belakang dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menarik kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana politik desentralisasi dalam penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dan sederajat di Kota Surabaya, bagaimana implikasi dari penarikan penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Surabaya serta bagamana respon Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori desentralisasi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang tersebut, dimana pemerintah pusat mengatur tentang pemerintahan konkuren salah satunya adalah pengelolaan sekolah menengah yang ditarik kepada tingkat provinsi sehingga kewenangan pengelolaannya tidak lagi pada pemerintah kabupaten/kota. Dari penarikan kewenangan ini, terdapat beberapa implikasi diantaranya adalah dampak administrasi, dampak politis, dan dampak anggaran. Atas kebijakan ini, terdapat beberapa respon yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi pada struktur organisasinya. Bukan hanya itu saja, sebagai respon, Dinas Pendidikan Kota Surabaya lebih berfokus pada pengelolaan pendidikan dasar jenjang SD hingga SMP guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.