IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL (PEDAGANG KAKI LIMA) DI KAWASAN PERUMAHAN TAMAN PINANG SIDOARJO

• Main Author: Achmad Surya Hadi Kusuma, 071311333057
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: H61-97 Policy sciences; J General legislative and executive papers
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/75023/1/ABSTRAK_Fis.P.71%2018%20Kus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/75023/2/FULLTEXT_Fis.P.71%2018%20Kus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/75023/3/JURNAL_Fis.P.71%2018%20Kus%20i.pdf; http://repository.unair.ac.id/75023/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penataan PKL (pedagang kaki limi) di kawasan perumahan taman pinang Sidoarjo, di tinjau menggunakan kerangka teori implementasi. Kebijakan tersebut menarik diteliti dalam studi sosial politik karena melibatkan banyak elemen masyarakat yang terlibat, dan terdapat pro dan kontra dalam proses penyusunan dan pengimplementasiannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan proses wawancara mendalam dan observasi lapangan yang cukup lama demi menjelaskan secara menyeluruh implementasi kebijakan penataan pedagang kali lima beserta konflik yang mengikutinya. Pada proses implementasi kebijakan tersebut terjadi pro-kontra bagi PKL itu sendiri dan juga bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perumahaman taman pinang Sidoarjo. Dengan menggunakan teori implementasi Grindle, penulis mencoba untuk melihat proses tersebut dari sudut pandang akademis. Bagaimana tahapan-tahapan proses implementasi kebijakan tersebut, siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyususnan dan implementasi kebijakan tersebut, hingga pada kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pada proses implementasi kebijakan penataan PKL di taman pinang sidoarjo masih belum mampu menjawab permasalahan yang ada didalamnya, terdapat PKL yang secara tegas mendukung kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo namun tidak sedikit pula PKL yang secara tegas menolak kebijakan tersebut. Respon beragam yang terdapat ditengah-tengah para PKL tersebut harus mampu dijawab dengan ketegasan pula oleh implementator atas kebijakan tersebut, dalam hal ini pemerintah kabupaten Sidoarjo.