PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)

• Main Author: Riyawan Pamordy, 071411433022
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: HM461-473 Schools of sociology. Schools of social thought; QA299.6-433 Analysis
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/75079/1/ABSTRAK_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/75079/2/FULLTEXT_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/75079/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Fenomena konflik tidak lepas dari realitas masyarakat, tidak kecuali fenomena konflik dalam isu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi di Daerah Menur, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika konflik dalam isu penertiban Pedagang Kaki Lima, kemudian mengetahui bagaimana Pedagang Kaki Lima Mendefinisikan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini sebagai tindakan kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kontruktivisme dan tipe penelitian studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori Johan Galtung tentang dimensi kekerasan. Metode penentuan subjek penelitian menggunakan snowball dimana untuk membantu peneliti menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian namun sulit ditemukan atau tidak tau keberadannya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian untuk menggambarkan fenomena konflik yang telah berlangsung. Hasil penelitian menggambarkan bahwa fenomena konflik ini melibatkan Pedagang Kaki Lima Menur Surabaya, Masyarakat Menur, dan Satpol PP. Penelitian ini dibantu dari data primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018, dan Nomor 2 Tahun 2014. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penertiban berdasarkan perundangundangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Fenomena konflik ini menggambarkan bahwa isu penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban.