Rasionalisasi Ekonomi dan Politik Nigeria terhadap Ratifikasi Konvensi Kampala Terkait Upaya Proteksi Internally Displaced Persons (IDPs) Akibat Konflik dan Kekerasan

• Main Author: MAYKA RISYAYATUL ASNAWIYAH, 07121123034
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: JZ International relations; JZ6385-6405 The armed conflict. War and order
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/75521/1/ABSTRAK_Fis.HI.59%2018%20Asn%20r.pdf; http://repository.unair.ac.id/75521/2/FULLTEXT_Fis.HI.59%2018%20Asn%20r.pdf; http://repository.unair.ac.id/75521/3/JURNAL_Fis.HI.59%2018%20Asn%20r.pdf; http://repository.unair.ac.id/75521/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pada tahun 2009, Uni Afrika sepakat untuk mengadopsi sebuah konvensi untuk memberikan proteksi terhadap IDPs, yakni Konvensi Kampala, yang menjadi instrumen hukum mengikat (legally binding) pertama bagi perlindungan terhadap IDPs di tataran regional. Perjanjian ini hadir dengan didasari fakta bahwa kontinen Afrika merupakan wilayah dengan jumlah IDPs terbesar di dunia. Salah satu negara yang kemudian menandatangani dan meratifikasi adalah Nigeria, yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012. Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa Nigeria meratifikasi Konvensi Kampala namun setelahnya muncul ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut, termasuk salah satunya yakni menunda domestikasi. Pemerintah pada tahun 2016 pernah berjanji untuk segera menerjemahkan aturan-aturan yang ada dalam Konvensi Kampala untuk menjadi hukum nasionalnya, namun hal tersebut belum direalisasikan. Akibatnya, penanganan IDPs cenderung memuat banyak masalah. Berpatokan pada rasionalisasi, penelitian ini menggunakan ratification episodes untuk mengetahui motif ekonomi dan politik Nigeria terhadap ratiikasi Konvensi Kampala. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian eksplanatif untuk dapat menjelaskan mengapa sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi internasional (legally binding) dapat melakukan hal yang bertentangan di ranah domestiknya. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan fakta bahwa adanya peningkatan penerimaan dana bantuan luar negeri serta meningkatnya citra positif yang diterima oleh Nigeria pasca diratifikasinya Konvensi Kampala.