KEBERHASILAN RATIFIKASI AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK ATAS PARIS AGREEMENT DALAM MENINGKATKAN LEGITIMASI REZIM MITIGASI GLOBAL CLIMATE CHANGE

• Main Author: FAHRI SYADIA FA’IZ, 071411233001
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: JZ1305-2060 Scope of international relations. Political theory. Diplomacy; JZ5587-6009 International security. Disarmament. Global survival
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/76209/1/ABSTRAK_Fis.HI.67%2018%20Fai%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/76209/2/FULLTEXT_Fis.HI.67%2018%20Fai%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/76209/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dunia internasional merespon isu global climate change dengan membentuk rezim-rezim untuk melancarkan upaya mitigasi global climate change, yaitu Protokol Kyoto 1997, dan Paris Agreement 2015. Dalam perjalanannya, Protokol Kyoto dianggap gagal, tidak hanya dari segi capaian target namun juga dari kegagalan rezim untuk merangkul leading emitters. Sementara, Paris Agreement yang hadir Desember 2015 mendapat hasil yang sebaliknya karena berhasil merangkul 9 dari 10 leading emitters, serta mencapai target angka ratifikasi dalam kurun waktu kurang dari setahun. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis peningkatan legitimasi rezim mitigasi global climate change tersebut dari segi keterlibatan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dengan mengambil jangka waktu antara tahun 2013-2016, penelitian ini dimulai tentang kerjasama bilateral AS-Tiongkok hingga akhirnya melakukan ratifikasi bersama-sama atas Paris Agreement di Hangzhou. Teori yang digunakan yaitu hegemonic stability, tentang peran hegemon dalam rezim sehingga mampu meningkatkan legitimasi rezim Paris Agreement. Selain itu, ratifikasi AS dan Tiongkok atas Paris Agreement turut meningkatkan legitimasi rezim dengan menjanjikan transfer teknologi yang merupakan hal yang esensial bagi rezim mitigasi global climate change. Pembahasan penelitian ini pun menghasilkan kesimpulan yang mendukung dua pernyataan tesis di atas. Kombinasi antara status negara hegemon serta kapabilitas yang tinggi dalam bidang pengembangan teknologi ramah lingkungan membuat ratifikasi AS dan Tiongkok mampu meningkatkan legitimasi rezim mitigasi global climate change.