KEBIJAKAN FILIPINA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE TERHADAP KLAIM 9 DASH LINE TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK SELATAN

• Main Author: KATONG RAGAWI NUMADI, 071411233020
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: JZ5-6530 International relations; JZ5511.2-6300 Promotion of peace. Peaceful change
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/76222/1/ABSTRAK_Fis.HI.71%2018%20Num%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/76222/2/FULLTEXT_Fis.HI.71%2018%20Num%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/76222/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Permasalahan sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan sejak awal telah menjadi faktor utama memanasnya hubungan Filipina dan Tiongkok. Dalam berbagai periode pemerintahan Filipina sejak era Presiden Marcos, secara konsisten menerapkan kebijakan agresif terhadap tindakan ekspansi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Filipina secara umum melakukan strategi balancing terhadap Tiongkok melalui Amerika Serikat dalam menentang segala tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Periode baru dalam sengketa kedua negara dimulai pada tahun 2009 dengan pengajuan klaim 9 dash line Tiongkok terhadap PBB. Klaim terbaru ini menandakan kedaulatan Tiongkok terhadap keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Seiring dengan klaim terbaru Tiongkok tersebut mengakibatkan peningkatan tensi konflik di kawasan seiring dengan respon yang kian agresif oleh Pemerintah Filipina. Periode tahun 2011 hingga 2015 menjadi titik terendah hubungan kedua negara dengan kemunculan berbagai konflik kecil diantara keduanya. Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina kemudian menghadirkan pendekatan baru Filipina terhadap Tiongkok terkait klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Presiden Duterte justru membawa Filipina pada kebijakan kooperatif terhadap Tiongkok walaupun disisi lain tidak terdapat indikasi Filipina untuk melepaskan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbagai kebijakan kemudian ditetapkan pemerintah guna mendekatkan diri terhadap Tiongkok. Untuk menjelaskan alasan strategi baru Filipina ini, peneliti melihat pada faktor ketimpangan kapabilitas Filipina dibandingkan dengan Tiongkok menghasilkan preferensi Pemerintah Filipina saat ini untuk bertindak kooperatif. Berdasarkan pemikiran bandwagoning juga dapat diketahui bahwa kebijakan baru Filipina tersebut berhubungan kenyataan manfaat yang diperoleh untuk bersikap kooperatif ketimbang melakukan perlawanan secara terus menerus terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.