PENERAPAN HUKUM DAN PERADILAN KOLONIAL UNTUK GOLONGAN EROPA DI SURABAYA 1847-1942

• Main Author: LUTVI PUJI ASTUTI, 121411431025
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: D History (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/76538/1/FS%20SEJ%2068-18%20AST%20P%20-%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/76538/2/FS%20SEJ%2068-18%20AST%20P.pdf; http://repository.unair.ac.id/76538/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Hukum dan Peradilan di masa sekarang merupakan produk dari hukum Belanda yang pernah diterapkan di Indonesia. Pada awalnya, diterapkannya hukum kolonial untuk mengatur kehidupan warga Eropa di Hindia Belanda. Surabaya telah menjadi kota dagang yang maju dan banyak di tinggali oleh warga Eropa pada akhir abad ke-17. Pada tahun 1847, pemerintah kolonial mengeluarkan Regerings op De Regterlijk Organisatie untuk mengatur hukum dan peradilan yang diterapkan bersama peraturan pemerintah Surabaya. Penduduk golongan Eropa yang tinggal di Surabaya menunjukkan kehidupan yang komplek dengan segala permasalahannya yang berujung pada kasus pidana dan kasus perdata. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terbagi ke dalam lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi dan historiografi Penulisan). Sumber penelitian berupa arsip baik tekstual ataupun gambar, surat kabar sezaman, buku dan karya ilmiah lain. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum kolonial juga diterapkan di Surabaya. Pemerintah Surabaya mengeluarkan aturannya sendiri yaitu Strafverordeningen dan Drankenwet. Selain itu, peran Residentiegerecht dan Raad van Justitie sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan golongan Eropa di Surabaya.