KEBIJAKAN INDONESIA BERBAGI DATA VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) DENGAN GLOBAL FISHING WATCH

• Main Author: PRESYA RAMADHAN, 071614553011
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; English
• Published: 2018
• Subjects: H61-97 Policy sciences; JZ4835-5490 International organizations and associations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/80021/1/ABSTRAK_THI.04%2018%20Ram%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/80021/3/FULLTEXT_THI.04%2018%20Ram%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/80021/2/JURNAL_THI.04%2018%20Ram%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/80021/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini menelaah kebijakan perikanan Indonesia, yaitu keputusan Indonesia untuk berbagi data Vessel Monitoring System (VMS) dengan Global Fishing Watch (GFW). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan mengambil pandangan global governance, collective legitimization, dan rationalist approach of international regimes. Argumen yang dihadirkan yaitu kepentingan Indonesia berbagi data VMS dengan GFW adalah untuk meningkatkan legitimasi Indonesia di mata internasional dengan tujuan agar aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) masuk dalam transnational organized crime (TOC). Penelitian ini dimulai dengan memaparkan masalah IUUF di Indonesia yang mengurai perihal gambaran IUUF di Indonesia, IUUF sebagai ancaman keamanan Indonesia, kontribusi perikanan terhadap ekonomi Indonesia, hingga upaya Indonesia mengatasi IUUF. Penelitian ini berlanjut pada upaya identifikasi aktor-aktor yang terlibat yaitu GFW serta teknologi yang digunakan yaitu Automatic Identification System (AIS) dan VMS. Pada pembahasan selanjutnya, tesis ini menguraikan analisa mengenai kepentingan Indonesia melalui kerja sama antara Indonesia dan GFW, GFW sebagai agen legitimasi serta keinginan membentuk rezim transparansi perikanan oleh Indonesia. Pada akhirnya tesis ini menyajikan konfirmasi argumen bahwa Indonesia menggunakan GFW sebagai agen untuk melegitimasi kebijakan Indonesia yaitu kebijakan untuk berbagi data VMS dengan GFW. Dengan menggunakan GFW, Indonesia berupaya menetapkan standar transparansi perikanan internasional agar aktivitas IUUF masuk dalam kategori TOC.