PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK YANG BERBASIS PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT

• Main Author: AXEL PRASHTA RADITYO, 031411131150
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: HJ2351.4 Tax revenue estimating
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/80249/1/KKB%20KK-2%20FH.96-19%20Rad%20p%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/80249/2/KKB%20KK-2%20FH.96-19%20Rad%20p%20SKRIPSI.pdf; http://repository.unair.ac.id/80249/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pajak Rokok adalah bentuk pajak daerah selain cukai yang berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah, dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa penerima pajak rokok adalah bagian provinsi dan kabupaten / kota. dialokasikan setidaknya 50% (lima puluh persen) untuk mendanai layanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh pejabat. Pajak rokok dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat di tingkat daerah, bersamaan dengan cukai rokok yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyediakan asuransi kesehatan di bawah wewenang Departemen Kesehatan dari BPJS. Di mana para peserta diberikan asuransi kesehatan yang dapat mengurangi tingginya biaya pelayanan kesehatan, mencegah mereka menghabiskan lebih banyak biaya yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan lain. Pajak rokok dan cukai rokok memainkan peran penting dalam membangun program kesehatan pemerintah.