EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2011-2015
Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui otonomi daerah yang dimilikinya tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Melalui penggunaan anggaran belanja pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota yang efisien diharapkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian |
Published: |
2018
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/80506/1/ABSTRAK_C.161%2018%20Azm%20e.pdf http://repository.unair.ac.id/80506/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian |
Summary: | Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui otonomi daerah yang
dimilikinya tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan
kesejahteraan daerahnya. Melalui penggunaan anggaran belanja pendidikan dan
kesehatan kabupaten/kota yang efisien diharapkan kesejahteraan masyarakat,
yang dapat di lihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) non
income, terus membaik. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efisiensi
anggaran belanja kesehatan dan pendidikan terhadap angka harapan hidup,
harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen
dalam perhitungan IPM non income kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini
menganalisis efisiensi anggaran belanja pendidikan dan kesehatan di 347
kabupaten/kota di Indonesia periode 2011-2015 menggunakan metode Data
Envelopment Analysis (DEA), yaitu metode teknik penghitungan programming
linear non-parametric yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu
Decision Making Unit (DMU) yang menggunakan sejumlah input tertentu untuk
mencapai output yang ditargetkan. Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model Variable Return to Scale (VRS) dengan output-oriented. Hasilnya
menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan dan kesehatan 347
kabupaten/kota di Indonesia belum efisien untuk mendapatkan nilai IPM non
income yang optimal. |
---|