EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2011-2015

Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui otonomi daerah yang dimilikinya tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Melalui penggunaan anggaran belanja pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota yang efisien diharapkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: FAHMI AZMI, 041011181
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/80506/1/ABSTRAK_C.161%2018%20Azm%20e.pdf
http://repository.unair.ac.id/80506/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Description
Summary:Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui otonomi daerah yang dimilikinya tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Melalui penggunaan anggaran belanja pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota yang efisien diharapkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat di lihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) non income, terus membaik. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja kesehatan dan pendidikan terhadap angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen dalam perhitungan IPM non income kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efisiensi anggaran belanja pendidikan dan kesehatan di 347 kabupaten/kota di Indonesia periode 2011-2015 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), yaitu metode teknik penghitungan programming linear non-parametric yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu Decision Making Unit (DMU) yang menggunakan sejumlah input tertentu untuk mencapai output yang ditargetkan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Variable Return to Scale (VRS) dengan output-oriented. Hasilnya menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan dan kesehatan 347 kabupaten/kota di Indonesia belum efisien untuk mendapatkan nilai IPM non income yang optimal.