PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR HIPOTEK KAPAL LAUT

• Main Author: ANGELA IMANDA MERSINE, 031714253070
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: K5015.4-5350 Criminal law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/80538/1/TMK.%2054-19%20Mer%20p%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/80538/2/TMK.%2054-19%20Mer%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/80538/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di Indonesia, tidak sedikit badan usaha (baik berbadan hukum atau tidak) seringkali membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan pelayaran atau usaha angkutan laut merupakan salah satu bidang usaha yang membutuhkan modal besaragar kelangsungan usaha tetap terjamin. Usaha ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Modal tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada badan-badan usaha atau lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan yang memang didirikan khusus memberikan pinjaman dana untuk modal usaha atau dana-dana lainnya, yang mana dalam memberikan pinjaman dana dalam jumlah besar tentunya akan membutuhkan jaminan agar dana yang disalurkan bisa dikembalikan oleh badan-badan usaha yang meminjam atau debitur.Kapalsebagaialatusahautama tentunya tidak akan berlayar di perairan Indonesia saja, tetapi juga dapat berlayar di luar wilayah perairan Indonesia. Muncul permasalahan bilamana mengingat dalam perjanjian jaminan hipotek penguasaan benda tetap berada pada debitur, maka kreditur akan mengalami kesulitan bila terjadi wanprestasi dan kreditur ingin mengambil alih, karena kapal merupakan benda bergerak, yang keberadaannya sering berpindah-pindah bahkan berada di luar wilayah perairan Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasional kapal ataupun saat akan di eksekusi, kapal sedang disewa oleh pihak lain (pihak ketiga). Oleh karena itu, tidak sedikit badan usaha atau lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang saat ini masih enggan menerima hipotek kapal laut karena pengaturan jaminan hipotek kapal laut di Indonesia yang tergolong kurang memadai dan kurang dapat mengikuti perkembangan bisnis, serta tidak semua negara meratifikasi International Convention on The Arrest of Ships (Geneva 1999). Sehingga tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan solusi guna mencapai kepastian hukum dari eksekusi objek jaminan hipotek yang berlayar di luar wilayah perairan Indonesia ataupun objek jaminan hipotek sedang disewa oleh pihak lain (pihak ketiga).