MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

• Main Author: INDAH PRISNASARI, 031511133066
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: SH201-399 Fisheries
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/81463/1/FH%20117%2019%20Pri%20m%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/81463/2/FH%20117%2019%20Pri%20m%20FULLTEXT.pdf; http://repository.unair.ac.id/81463/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Walaupun telah terdapat peraturan penunjang lainnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada pekerja, khususnya pada Anak Buah Kapal Perikanan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada Anak Buah Kapal Perikanan adalah perdagangan orang dan kerja paksa. Dua jenis pelanggaran hak asasi manusia tersebut termasuk dalam kategori modern slavery. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dari anti modern slavery dan mengetahui parameter dari pencegahan modern slavery berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan hasil analisa tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat tiga cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan modern slavery dalam industri perikanan : menerapkan Sistem HAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan mengadakan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.