MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Walaupun telah terdapat peraturan penunjang lainnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang t...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: INDAH PRISNASARI, 031511133066
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/81463/1/FH%20117%2019%20Pri%20m%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/81463/2/FH%20117%2019%20Pri%20m%20FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/81463/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
id id-langga.81463
record_format dspace
spelling id-langga.814632019-03-28T05:01:46Z http://repository.unair.ac.id/81463/ MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDAH PRISNASARI, 031511133066 SH201-399 Fisheries Salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Walaupun telah terdapat peraturan penunjang lainnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada pekerja, khususnya pada Anak Buah Kapal Perikanan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada Anak Buah Kapal Perikanan adalah perdagangan orang dan kerja paksa. Dua jenis pelanggaran hak asasi manusia tersebut termasuk dalam kategori modern slavery. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dari anti modern slavery dan mengetahui parameter dari pencegahan modern slavery berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan hasil analisa tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat tiga cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan modern slavery dalam industri perikanan : menerapkan Sistem HAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan mengadakan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan. 2019 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/81463/1/FH%20117%2019%20Pri%20m%20ABSTRAK.pdf text id http://repository.unair.ac.id/81463/2/FH%20117%2019%20Pri%20m%20FULLTEXT.pdf INDAH PRISNASARI, 031511133066 (2019) MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language Indonesian
Indonesian
topic SH201-399 Fisheries
spellingShingle SH201-399 Fisheries
INDAH PRISNASARI, 031511133066
MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
description Salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Walaupun telah terdapat peraturan penunjang lainnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada pekerja, khususnya pada Anak Buah Kapal Perikanan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada Anak Buah Kapal Perikanan adalah perdagangan orang dan kerja paksa. Dua jenis pelanggaran hak asasi manusia tersebut termasuk dalam kategori modern slavery. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah menjelaskan konsep dari anti modern slavery dan mengetahui parameter dari pencegahan modern slavery berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan hasil analisa tiga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu anti modern slavery dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan analisa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat tiga cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan modern slavery dalam industri perikanan : menerapkan Sistem HAM Perikanan, memiliki Sertifikat HAM Perikanan dan mengadakan Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author INDAH PRISNASARI, 031511133066
author_facet INDAH PRISNASARI, 031511133066
author_sort INDAH PRISNASARI, 031511133066
title MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
title_short MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
title_full MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
title_fullStr MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
title_full_unstemmed MODERN SLAVERY PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
title_sort modern slavery pada anak buah kapal (abk) perikanan dalam perspektif hak asasi manusia
publishDate 2019
url http://repository.unair.ac.id/81463/1/FH%20117%2019%20Pri%20m%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/81463/2/FH%20117%2019%20Pri%20m%20FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/81463/
http://lib.unair.ac.id
_version_ 1681151433766862848