MAKNA UTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 882/Pdt. /2010/PA.Sit)

• Main Author: NUR UTARI SETIAWATI, 031511133028
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2019
• Subjects: HG1501-3550 Banking; K1000-1395 Commercial law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/81576/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/81576/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/81576/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan nasabah ingkar janji dengan tidak memberikan porsi bank atas nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama tentang sengketa bank syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah, pada Putusan 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, yaitu sengketa antara PT.BPR Syariah Situbondo dengan Sayyid Mohammad Daud dan istrinya Zakiyah Syahab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentangMakna utang pada kewajiban pembayaran nisbah bagi hasil nasabah pada pembiayaan musyarakah dan Analisis ratio decidendi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Pendekatan yang dipergunakan adalahpendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Pembahasan dalam penelitian bahwa bilamana usaha dari nasabah masih berjalan dan ada pendapatan dari usaha tersebut tetapi nasabah pada pembiayaan musyarakah tidak memberikan nisbah bagi hasil yang merupakan hak dari bank syariah maka dikategorikan sebagai utang. Nisbah bagi hasil yang tertunggak wajib dibayar oleh nasabah kepada bank syariah, karena merupakan hak bank dari bagian atas pendapatan/penjualan. Sedangkan nisbah bagi hasil dari usaha nasabah yang telah berhenti bukan menjadi kewajiban dari nasabah untuk membayarnya pada bank syariah. Ratio decidenci dalam Putusan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang kewajiban pembayaran nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah sudah tepat karena tergugat tidak dapat membuktikan bahwa usahanya mengalami kerugian. Oleh karena usahanya, tidak terbukti mengalami kerugian berarti masih terdapat pendapatan yang diperoleh dari usahanya sehingga tergugat berkewajiban untuk memberikan nisbah bagi hasil yang tertunggak kepada penggugat.