EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP/18/MEN/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

• Main Author: SARA AFRIDA, 071411131044
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: AZ191-193 Evaluation; K3220 Public policy
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/82111/1/ABSTRAK_Fis.AN.16%2019%20Afr%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/82111/2/FULLTEXT_Fis.AN.16%2019%20Afr%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/82111/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kebijakan minapolitan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan permasalahan yang inging dijawab adalah Bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan minapolitan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? Kebijakan minapolitan diterbitkan langsung oleh Kementerian kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/18/MEN/2011. Teori yang digunakan adalah elaborasi teori evaluasi kebijakan dari Willium N. Dunn dan Edward A. Suchman terkait kriteria dalam evaluasi kebijakan publik yakni meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kelayakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yang di pilih adalah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive Yng selanjutnya dilanjutkan dengan teknik snowball. Kemudian, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan teknik trangulasi data. Sedangkan proses analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian evaluasi yang didapatkan dari pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo masih belum sesuai dengan hasil yang diharapkan karena 4 (empat) kriteria evaluasi dalam penilaian (assessment) tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kurang efektif karena adanya sifat egosektoral pada kelompok pembudidaya beberapa kegiatan masih belum dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, serta tidak ada pengadaan alat-alat pendukung produksi. Kurang efisien karena rendahnya kontribusi pemerintah berupa pendampingan kepada kelompok pembudidaya, serta minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan produksi budidaya. Kriteria kecukupan masih kurang karena pemasarannya belum meluas, belum adanya gedung pemasaran, dan kurang adanya pendampingan dari pemerintah. kriteria kelayakan tidak sesuai karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi.