PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 UNTUK TERCAPAINYA PRINSIP TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah daerah. Konteks keuangan daerah secara konkret memang mendeskripsikan suatu proses akuntansi. Penatausahaan. pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah) telab memperluas cakupan akunta...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/82948/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/82948/2/KK%20TE%2041%2005%20MAH%20P20190425.pdf http://repository.unair.ac.id/82948/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah daerah. Konteks keuangan daerah secara konkret memang mendeskripsikan suatu proses akuntansi. Penatausahaan. pertanggungjawaban dan pengawasan APBD (Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah) telab memperluas
cakupan akuntansi keuangan daerah kedalam suatu sistem yang lebih besar yakni sistem informasi keuangan daerah. Pedoman pelaksanaan tata usaha keuangan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 rnenjadi pedoman bagi
pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian untuk mencapai prinsip terse but maka APBD memerlukan alat pengendali, peJaporan dan analisis yang disebut dengan akuntansi. |
|---|