PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden sangat sentral dan kuat. Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar ini untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuan tertulisn...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	Indonesian Indonesian Indonesian Indonesian
Published:	2019
Subjects:	K3154-3370 Constitutional law K3169 The state
Online Access:	http://repository.unair.ac.id/83881/1/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/2/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.isi.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/3/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.pus.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/4/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/ http://lib.unair.ac.id
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	Indonesian Indonesian Indonesian Indonesian

id	id-langga.83881
record_format	dspace
spelling	id-langga.838812019-06-26T06:02:51Z http://repository.unair.ac.id/83881/ PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096 K3154-3370 Constitutional law K3169 The state Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden sangat sentral dan kuat. Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar ini untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuan tertulisnya kepada DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pertama, perlu dikaji pertimbangan Mahkamah Konsitusi apakah sudah tepat untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuannya kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, bagaimanakah Presiden dapat mengobjektifikasikan kewenangannya dalam meneribitkan izin atau persetujuannya. 2019 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/83881/1/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20abstrak.pdf text id http://repository.unair.ac.id/83881/2/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.isi.pdf text id http://repository.unair.ac.id/83881/3/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.pus.pdf text id http://repository.unair.ac.id/83881/4/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p.pdf SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096 (2019) PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id
institution	Universitas Airlangga
building	Universitas Airlangga Library
country	Indonesia
collection	UNAIR Repository
language	Indonesian Indonesian Indonesian Indonesian
topic	K3154-3370 Constitutional law K3169 The state
spellingShingle	K3154-3370 Constitutional law K3169 The state SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096 PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
description	Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden sangat sentral dan kuat. Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar ini untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuan tertulisnya kepada DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pertama, perlu dikaji pertimbangan Mahkamah Konsitusi apakah sudah tepat untuk memberikan kewenangan kepada Presiden terkait izin atau persetujuannya kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, bagaimanakah Presiden dapat mengobjektifikasikan kewenangannya dalam meneribitkan izin atau persetujuannya.
format	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
author	SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
author_facet	SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
author_sort	SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
title	PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
title_short	PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
title_full	PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
title_fullStr	PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
title_full_unstemmed	PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
title_sort	persetujuan tertulis presiden ditinjau dari putusan mahkamah konstitusi nomor 16/puu-xvi/2018 tentang pengujian undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas uu no.17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd
publishDate	2019
url	http://repository.unair.ac.id/83881/1/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/2/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.isi.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/3/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p%20d.pus.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/4/KKB%20KK2%20FH%20161%2019%20Pra%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/83881/ http://lib.unair.ac.id
_version_	1681151802989346816

PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Similar Items